Belakangan ini, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapat banyak protes dari masyarakat dikarenakan situs judi online diizinkan terdaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Hal ini sebagai tindak lanjut banyaknya aplikasi yang justru membantu masyarakat malah diblokir oleh pemerintah misalnya saja seperti layanan Paypal.
Diketahui, layanan ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana antar negara.
Namun di sini, Bonanza88 tidak akan membahas lebih lanjut tentang tindak lanjut aplikasi yang diblokir pemerintah tetapi lebih kepada pajak judi yang dihasilkan oleh judi online.
Bagaimana pun saat ini praktik perjudian masih ilegal di Indonesia. Meski dikatakan ilegal namun justru banyak orang-orang bermain kasino online. Mesin slot salah satu permainan kasino online populer.
Bahkan, masyarakat tak segan-segan menghabiskan uangnya untuk sekedar bertaruh di kasino online yang banyak bertebaran di jagat dunia maya.
Jika seandainya praktik judi online dilegalkan di Indonesia sudah pasti akan membantu pendapatan kas negara terutama dari sisi pajak negara yang dihasilkan.
Pajak Judi di Berbagai Negara
Bagi negara yang sudah melegalkan perjudian, praktik ini menjasi salah satu sektor yang sangat potensial dalam meningkatkan nilai ekonomi suatu bangsa.
Misalnya saja negara tetangga Malaysia dengan wisata maysir ternama Genting Highlands, juga di Singapura, Filipina, Makau, Taiwan, Monte Carlo hingga Las Vegas.
Misalnya saja, pajak perjudian di Macau menyumbang lebih dari 80% pendapatan pemerintah setempat.
Diketahui, Macau sendiri sudah melampaui kota Las Vegas, Amerika Serikat dari segi pendapatan judi pada tahun 2006 silam.
Di tahun yang sama, industri perjudian negara tersebut berhasil meraih angka sebesar USD 7 miliar atau jika dirupiahkan setara 100 triliun jika ketimbang dengan kota Las Vegas yang hanya meraih USD6,5 miliar atau setara dengan Rp 93 triliun.
Dlain halnya pajak judi sektor pasar taruhan legal di AS diprediksi sebesar US$3,1 milyar atau lebih dari Rp 43,4 triliun (kurs Rp14.000/US$).
Jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi US$10,4 miliar dalam periode waktu lima tahun ke depannya.
Mengutip sebuah laporan GamblingCompliance (GC), pendapatan dari industri judi olahraga di Amerika Serikat mencapai US$2,6 miliar – US$3,1 miliar di 2021 atau meningkat sebanyak 100% dari pendapatan di 2020 yang sebesar US$1,55 miliar.
Penerapan Pajak Judi
Lantas bagaimana penerapan pajak judi di berbagai negara ? Di Filipina misalnya, pemeritah melalui Departemen Keuangan Filipina memberlakukan pajak bagi penyedia layanan judi online dalam negeri (onshore) dan juga luar negeri (offshore).
Menurut pihak otoritas setempat, perusahaan kasino darat dan online sendiri diwajibkan membayar seperti halnya pajak waralaba sebesar 5 persen.
Dari hasil pajak tersebut, pihak PAGCOR menerima pendapatan pada periode September 2020 sebesar P8,44 miliar atau jika dirupiahkan sebesar Rp 2,5 triliun. Di mana, pendapatan tersebut jauhb lebih rendah dari jumlah tahun lalu yang hanya P3,76 miliar atau setara Rp 1,1 triliun.
Lain lagi dengan pemberlakukan pajak judi di negara Polandia. Di sana, pemerintah setempat mengenakan pajak penghasilan (PPh) judi online seperti taruhan olahraga.
Bahkan sistem pajak judi online berbasis omset (turnover) harus dirubah dengan berbasis pendapatan bruto dari game atau gross gaming revenue dengan tujuan setoran pajak lebih optimal.
Di mana, pajak omzet yang dihasilkan dengan tarif sebesar 12% sudah setara dengan tariff pajak berdasar kepada pendapatan bruto dengan taruf 55 persen – 65 persen.
Penerapan Pajak Judi di Indonesia
Lantas bagaimana dengan penerapan pajak judi di Indonesia ? Ternyata saat ini pemerintah Indonesia tengah mengincar peluang pajak dari situs judi online.
Ini sebagai imbas dari adanya protes dari masyarakat dikarenakan situs judi online diizinkan terdaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti yang sudah dijelaska di awal tulisan.
Hal tersebut bisa menciptakan peluang besar dalam memumut pajak dari PSE baik dari transaksi yang berlangsung dan juga perusahaan judi.
Ini juga tentu menjadi peluang bagi berwajib untuk melakukan penindakan perjudian, apabila terbukti sudah melanggar aturan.
Pasalnya, ssumber pajak penghasilan (PPh) dari mana saja menjadi sebuah objek pajak. Ini juga berlaku bagi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas dasar berbagai transaksi yang terjadi dalam platform situs judi online tersebut.
Dengan begitu, pemerintah melalui tangan Ditjen Pajak tinggal mencari siapa saja yang perusahaan judi online yang memang berpotensi untuk menjadi objek pemungutan pajak.
Ditjen Pajak pun cukup melakukan pengecekan dan juga kroscek lebih lanjut. Di mana, apabila PSE ini dapat memenuhi syarat, maka dapat dijadikan bagi pengusaha kena pajak (PKP).
Dan juga apabila sudah memenuhi berbagai syarat, maka dapat dijadikan sebagai objek pajak milik negara yang sah.